IKN Fundamentals Explained

IKN Fundamentals Explained

Blog Article

Investasi swasta – baik investasi langsung maupun melalui kemitraan dengan pemerintah – direncanakan menyumbang 80% pendanaan proyek bernilai Rp466 triliun ini, sekitar Rp372 triliun. Sisanya dibiayai oleh APBN.

Namun ketika diklarifikasi, Presiden Jokowi mengatakan “tidak akan memaksakan” kalau memang fasilitas pendukungnya belum siap.

Indonesian presidential aircraft Avro RJ85 landing at Nusantara Global Airport. To achieve the objective of getting 80% of transport supported by non-non-public means, a comprehensive public transportation network is prepared for the new funds.

The realization with the transfer and acceleration of the event from the IKN Nusantara is the focus of the government mainly because it will carry numerous constructive impacts to Indonesia.

"Ini hanya masalah waktu. Kami akan berusaha secepatnya untuk mengisi air bersih, bahkan air minum untuk masyarakat yang belum terfasilitasi atau belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya,” sambung dia.

Namun nyatanya, Titin telah diminta untuk pindah dan ditawarkan uang ganti rugi. Dia menolak tawaran itu hingga bersengketa di pengadilan.

“Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi,” ia menambahkan.

“Bahwa memang pemerintah Indonesia sangat serius untuk membangun Nusantara ini kedepannya. Nah, ke depan setelah mereka melihat apa yang akan kita bangun hingga 2024, IKN harapan kita adalah nanti pola pola IKN seperti PPP (general public non-public partnership), kemudian partisipasi rakyat melalui Imaginative financing, blended finance, you identify it,” kata Bambang dalam wawancara dengan BBC News Indonesia pada bulan Agustus.

Pada momen itu, Jokowi menceritakan bagaimana dia selama ten tahun terakhir merasa dibayang-bayangi oleh “bau-bau kolonial” ketika berada di istana di Jakarta dan Bogor.

Keterangan gambar, Para santri belajar dan beraktivitas di ruangan yang berdebu akibat proyek pembangunan di sekitar pesantren

Menurut Bhima, pemerintah semestinya belajar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang pada awalnya menggunakan asumsi-asumsi yang IKN sangat optimis namun ketika dinamika makro ekonominya berubah, terjadi pembengkakan biaya sehingga membutuhkan subsidi APBN supaya bisa selesai sesuai target.

Skandal kuliner non-halal di Solo – 'Kita enggak tahu kalau pakai minyak babi, kita sangat kecewa'

Sebagian lainnya masih bertahan dalam kondisi serba tak nyaman karena belum mencapai kesepakatan soal penawaran ganti rugi dari pemerintah.

Tapi kini, mereka harus membeli. Air sungai itu kini hanya mereka gunakan untuk mandi dan mencuci dengan cara disaring lebih dulu.